Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk membangun pemerintah yang bersih dan bebas dari penyelewengan. Dalam peringatan Hari Lahir ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) di Istora Senayan, Jakarta, pada 5 Februari 2025, Presiden menekankan bahwa pemerintahannya akan bertindak tegas terhadap siapa pun yang menghalangi kebijakan pro-rakyat.
Tekad Membangun Pemerintahan Bersih
Dalam Pidatonya, Presiden Prabowo mengajak seluruh kabinetnya untuk bersikap berani dalam mengoreksi diri dan berkomitmen pada pemerintahan yang bersih.
“Saya ajak semua rekan-rekan saya dalam pemerintahan, dalam kabinet Merah Putih saya mengajak mereka kita harus berani, berani mengoreksi diri, berani membangun suatu pemerintahan ke depan yang bersih, pemerintah yang bebas dari penyelewengan dan dari korupsi. Itu tekad kami,”
Penyataan ini menegaskan keseriusan pemerintahannya dalam menegakkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas, Prabowo menampilkan kepemimpinan yang fokus pada kepentingan rakyat.
Tindakan Tegas terhadap Pejabat yang Tidak Sejalan
Selain menegaskan komitmennya terhadap pemerintahan bersih, Presiden Prabowo juga memberikan peringatan kepada para pejabat negara dan aparat pemerintah yang tidak mengikuti kebijakan pro-rakyat. Ia menyatakan bahwa dirinya telah memberikan cukup waktu bagi mereka untuk menyesuaikan diri.
“100 hari pertama ya saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali, sekarang siapa yang bandel, siapa yang dableg, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, tuntutan rakyat pemerintahan yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tindak,” tegas Presiden.
Pernyataan ini mencerminkan gaya kepemimpinan yang tegas dan tidak mentolerir sikap yang bertentangan dengan agenda reformasi pemerintah. Dengan menyatakan bahwa dirinya akan menindak pejabat yang tidak patuh, Presiden menunjukkan keseriusan dalam membangun birokrasi yang lebih profesional dan berorientasi pada pelayanan publik.
Kesetiaan kepada Bangsa dan Negara
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa loyalitas aparatur negara haruslah kepada bangsa dan rakyat Indonesia.
“Saya pernah menyampaikan seluruh aparat, seluruh institusi, bersihkan dirimu sebelum kau dibersihkan. Dan saya ingatkan semua aparat kesetiaanmu adalah kepada bangsa, negara, dan rakyat Indonesia,” ucap Presiden.
Pernyataan ini mengindikasikan adanya fokus pada reformasi birokrasi dengan memperkuat integritas institusi pemerintah. Dengan menekankan pentingnya kesetiaan kepada negara, Presiden Prabowo mengirimkan pesan kuat bahwa kepentingan nasional harus selalu diutamakan di atas kepentingan pribadi atau golongan.
Menghormati Keberagaman dan Moderasi Islam
Di samping berbicara mengenai pemerintah yang bersih, Presiden Prabowo juga mengenan sosok almarhum KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai teladan dalam menjaga nilai-nilai moderasi Islam dan keberagaman di Indonesia.
“Saya kira ada satu hal yang unik bahwa di zaman Gus Dur, kalau ada kelompok minoritas yang diancam oleh kelompok-kelompok radikal, justru NU-lah yang tampil menjaga tempat-tempat ibadah itu,” ujar Presiden Prabowo.
Pernyataan ini menegaskan bahwa pemerintahannya akan tetap berkomitmen dalam menjaga keberagaman dan melindungi hak-hak seluruh elemen masyarakat, termasuk kelompok minoritas. Dengan menyoroti peran NU dalam menjaga keberagaman, Presiden Prabowo juga mempelihatkan kedekatannya dengan organisasi Islam terbesar di Indonesia, yang memiliki peran strategis dalam stabilitas sosial dan politik.
Pidato Presiden Prabowo dalam peringatan Harlah ke-102 NU ini menegaskan tiga aspek utama dari kepemimpinannya: komitmen terhadap pemerintahan yang bersih, ketegasan dalam menindak pejabat yang tidak sejalan, serta penghormatan terhadap keberagaman dan moderasi Islam.
Dengan pernyataan tegas mengenai tindakan terhadap pejabat yang tidak patuh dan seruan untuk kesetiaan kepada negara. Presiden Prabowo menunjukkan bahwa pemerintahannya tidak akan mentolerir pada kepentingan rakyat akan sangat bergantung pada langkah-langkah konkret yang diambil dalam implementasi kebijakan. Masyarakat akan menunggu realisasi dari janji-janji ini karena komitmen terhadap perubahan harus diikuti dengan tindakan nyata.
