Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui berbagai program ekonomi. Salah satu inisiatif terbaru adalah pendirian Koperasi Desa Merah Putih, yang diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi desa sekaligus solusi atas permasalahan pinjaman online ilegal, tengkulak, dan rentenir yang membebani masyarakat desa.
Mengapa Koperasi?
Koperasi telah lama menjadi pilar ekonomi nasional, sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Mohammad Hatta, Bapak Koperasi Indonesia, menegaskan bahwa koperasi dapat memperkuat ekonomi rakyat dengan asas kekeluargaan dan gotong royong. Tradisi ini sejalan dengan budaya masyarakat desa, menjadikan koperasi sebagai wadah yang ideal untuk mendorong kemandirian ekonomi.
Saat ini, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga simpan pinjam bagi petani dan nelayan, tetapi juga bermitra dengan BUMN dan swasta dalam berbagai sektor, termasuk industrialisasi, koperasi hijau, koperasi syariah, dan koperasi digital.
Target dan Implementasi Koperasi Desa Merah Putih
Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembentukan koperasi ini di 70 ribu desa sebagai bagian dari program AstaCita untuk memutus rantai kemiskinan dan meningkatkan ekonomi lokal. Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024 menunjukkan bahwa dari 24,06 juta penduduk miskin di Indonesia, sekitar 13,01 juta tinggal di desa. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan perlu dimulai dari desa.
Koperasi Desa Merah Putih akan dikembangkan dalam tiga model utama:
- Membangun koperasi baru di desa yang belum memiliki koperasi.
- Merevitalisasi koperasi yang sudah ada agar lebih modern dan produktif.
- Mengembangkan koperasi yang sudah beroperasi agar dapat memperluas cakupan usaha.
Untuk memastikan koperasi sesuai dengan kebutuhan setiap wilayah, pemerintah telah memetakan desa menjadi empat klaster pengembangan: Sumatra, Jawa-Bali, Kalimantan-Sulawesi-Nusa Tenggara, serta Maluku-Papua. Dengan strategi ini, koperasi dapat berfungsi optimal dalam mendukung sektor ekonomi lokal yang beragam.
Struktur dan Pendanaan
Setiap koperasi desa akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti kantor koperasi, outlet sembako, unit simpan pinjam, klinik dan apotek, gudang penyimpanan, cold storage, serta truk logistik untuk mendukung mobilitas distribusi barang. Modal awal koperasi diperkirakan mencapai Rp3 miliar hingga Rp5 miliar, yang bersumber dari APBN, APBD, dana desa, simpanan anggota, CSR, dan skema pembiayaan Himbara.
Tantangan dan Peluang
Meskipun program ini menjanjikan dampak positif bagi ekonomi desa, ada beberapa tantangan yang perlu diperhatikan:
- Pendanaan dan Keberlanjutan: Harus ada pengawasan agar dana benar-benar digunakan untuk kepentingan koperasi dan tidak disalahgunakan.
- Sinergi dengan BUMDes: Saat ini terdapat 65.941 BUMDes yang juga bergerak dalam pengelolaan ekonomi desa. Perlu strategi agar koperasi dan BUMDes tidak saling tumpang tindih, tetapi justru bersinergi.
- Tata Kelola dan SDM: Koperasi membutuhkan pengelolaan profesional agar tidak mengalami stagnasi atau penurunan jumlah seperti yang terjadi dalam satu dekade terakhir.
Dampak dan Harapan ke Depan
Dengan sinergi yang baik antara koperasi dan BUMDes, serta tata kelola yang profesional, Koperasi Desa Merah Putih dapat menjadi solusi strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Selain berperan dalam distribusi modal yang lebih sehat, koperasi ini juga akan membantu meningkatkan harga produk pertanian dan menjaga stabilitas inflasi di desa.
Program ini juga akan mendukung inisiatif Makan Bergizi Gratis (MBG), di mana koperasi dapat berperan dalam penyediaan pangan bergizi bagi masyarakat desa. Dengan pendekatan yang tepat, Koperasi Desa Merah Putih bisa menjadi game-changer dalam menciptakan ekonomi desa yang mandiri dan sejahtera.
