Kementerian Pertanian (Kementan) kembali menunjukkan komitmennya dalam melindungi petani dengan menindak tegas perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam peredaran pupuk palsu dan pupuk di bawah standar. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengumumkan bahwa empat perusahaan pupuk telah dimasukkan ke dalam daftar hitam (blacklist) setelah hasil investigasi membuktikan pelanggaran serius tersebut.
Langkah Tegas Kementan
Keputusan ini diambil setelah Kementan menerima laporan dari masyarakat melalui nomor pengaduan yang dibuka sejak Oktober 2024.
“Kami menerima laporan dari nomor handphone yang kami sebar di media. Setelah kami terima laporan, langsung kami cek dan kami tindak,” ujar Mentan Amran dalam konferensi pers di Jakarta pada Selasa (26/11/2024).
Hasil investigasi, yang melibatkan uji laboratorium di Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Balai Penelitian Tanah Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP), menemukan bahwa empat perusahaan mengedarkan pupuk palsu, sementara 23 perusahaan lainnya memproduksi pupuk dengan kualitas di bawah standar. Sebagai tindak lanjut:
- Empat perusahaan yang terbukti mengedarkan pupuk palsu telah di-blacklist dan dilaporkan ke penegak hukum.
- Perusahaan dengan pupuk di bawah standar akan diproses lebih lanjut oleh Inspektorat Jenderal Kementan, dengan potensi penalti atau sanksi hukum.
“Perusahaan-perusahaan ini akan terus kami pantau. Jika mereka mencoba membangun perusahaan baru dengan pemilik yang sama, tetap akan kami blacklist,” tegas Mentan Amran.
Penanganan Internal dan Reformasi
Tidak hanya menindak perusahaan, Kementan juga mengambil langkah tegas terhadap pegawainya yang terlibat dalam praktik ilegal ini. Sebanyak 11 pegawai dinonaktifkan, termasuk pejabat Eselon II, Eselon III, dan staf. Langkah ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menciptakan sektor pertanian yang bersih dan transparan.
“Bersih-bersih di sektor pertanian adalah perintah Presiden Prabowo untuk memastikan tidak ada ruang bagi praktik korupsi atau pelanggaran hukum,” kata Mentan Amran.
Upaya ini juga mencakup pemberantasan praktik percaloan dan kolusi dalam distribusi pupuk serta sektor lainnya.
Dampak Penyelewengan
Penyebaran pupuk palsu ini menimbulkan dampak ekonomi yang signifikan. Potensi kerugian negara akibat penyelewengan ini mencapai Rp316 miliar, sementara kerugian yang diderita petani diperkirakan mencapai Rp3,23 triliun. Selain itu, praktik ini merusak kepercayaan petani terhadap pemerintah dan industri pupuk.
Solusi dan Pengawasan Berkelanjutan
Untuk mengatasi masalah ini, Kementan telah membuka kanal komunikasi bagi masyarakat melalui nomor pengaduan. Langkah ini memungkinkan masyarakat melaporkan dugaan pelanggaran hukum di sektor pertanian. Kementan juga berkomitmen meningkatkan pengawasan dan kualitas distribusi pupuk di seluruh Indonesia.
“Yang terpenting adalah kita kawal terus proses ini. Tidak boleh ada lagi permainan dalam sektor pertanian yang merugikan petani,” tegas Mentan Amran.
Langkah-langkah yang diambil Kementan menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melindungi petani dan menjaga ketahanan pangan nasional. Dengan investigasi menyeluruh, penegakan hukum yang tegas, dan pengawasan berkelanjutan, Kementan berupaya memastikan kasus serupa tidak terulang di masa depan. Komitmen ini diharapkan mampu menciptakan sektor pertanian yang lebih bersih, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
