Presiden Prabowo Subianto, bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming, serta pimpinan tinggi negara, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, menghadiri acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) untuk Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan di Istana Negara, Jakarta.
Penyerahan DIPA secara digital dan Buku Alokasi TKD menjadi simbol dimulainya pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025. Dalam sambutannya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa APBN 2025 disusun selama masa transisi pemerintahan dan telah mengakomodasi program prioritas presiden terpilih dengan sangat optimal, memastikan keberlanjutan pembangunan dan pengelolaan keuangan negara.
Menteri Keuangan menyampaikan bahwa APBN adalah instrumen vital yang sangat mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. APBN juga menjadi alat utama untuk melindungi masyarakat serta perekonomian dari gejolak dan krisis ekonomi. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya menjaga kesehatan, kredibilitas, dan keberlanjutan APBN agar tetap efektif dalam mendukung pembangunan nasional dan ketahanan ekonomi negara.
“Alhamdulillah, Indonesia terus mampu menjaga keseimbangan antara upaya meraih kemajuan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan dengan menjaga stabilitas dan sustainabilitas” ucap Menteri Keuangan Sri Mulyani
APBN 2025 disusun dengan mempertimbangkan proyeksi ekonomi yang dinamis dan penuh ketidakpastian geopolitik. Perekonomian Indonesia diperkirakan tumbuh sekitar 5% pada periode 2022 hingga 2024, menunjukkan tren positif dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sementara itu, inflasi Indonesia pada November 2024 tercatat sebesar 1,55% year on year, salah satu yang terendah di dunia, mencerminkan stabilitas ekonomi yang baik. Neraca perdagangan Indonesia juga menunjukkan kinerja yang luar biasa dengan surplus selama 54 bulan berturut-turut, mencerminkan kekuatan perekonomian Indonesia.
“Dengan capaian perekonomian yang relatif baik dan stabil hingga 2024 ini, akan menjadi pijakan bagi akselerasi target pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan lebih tinggi di tahun 2025 dan 5 tahun ke depan” ucap Menteri Keuangan
Menteri Keuangan menjelaskan bahwa dalam APBN tahun depan, total belanja negara ditetapkan sebesar 3.621,3 triliun rupiah, meningkat sebesar 8,9% dibandingkan dengan APBN 2024. Sebanyak 2.701,4 triliun rupiah dari belanja pemerintah pusat akan dialokasikan untuk mendukung program prioritas pemerintah di berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan pangan dan energi, serta perumahan, guna mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Program unggulan APBN 2025 telah diakomodasi dalam anggaran negara, termasuk program makanan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, renovasi dan pembangunan sekolah unggulan terintegrasi, serta penciptaan lumbung pangan nasional, daerah, dan desa. Inisiatif ini bertujuan untuk mendukung pemerataan akses pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan di seluruh Indonesia.
Transfer ke daerah sebesar 919,9 triliun rupiah dalam APBN 2025 bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan publik yang inklusif di seluruh Indonesia. Pendapatan negara pada tahun 2025 diperkirakan mencapai 3.005,1 triliun rupiah, dengan defisit anggaran sebesar 616,2 triliun rupiah atau sekitar 2,53% dari PDB, mencerminkan upaya pemerintah untuk menjaga keseimbangan fiskal dalam mendukung pembangunan nasional.
Menteri Keuangan menjelaskan bahwa penyusunan DIPA dalam APBN 2025 telah sepenuhnya mengadopsi proses digitalisasi melalui aplikasi SAKTI. Inovasi ini berhasil menyederhanakan proses pengesahan dari 12 tahap menjadi hanya 4 tahap, sehingga meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran negara dan mendukung transformasi digital dalam administrasi keuangan pemerintah.
