Bandung – Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas program Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menegaskan pentingnya distribusi KUR yang tepat sasaran dan berkualitas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
“Kita tidak ingin KUR hanya menjadi sekadar laporan administrasi tanpa efek nyata bagi UMKM. Jika distribusinya tidak efektif, sulit bagi kita untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen,” ujar Menteri Maman dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penyaluran KUR 2025 Regional Banten, Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah yang digelar di Bandung, Jawa Barat, Senin (24/2/2025).
Pemerintah menargetkan penyaluran KUR 2025 sebesar Rp300 triliun, dengan 60 persen dialokasikan untuk sektor produksi. Selain itu, terdapat target 2,34 juta debitur baru serta 1,17 juta debitur graduasi, yaitu UMKM yang naik kelas dari skema KUR ke skema pembiayaan komersial.
Strategi Pemerintah untuk Meningkatkan Efektivitas KUR
Agar KUR benar-benar efektif dan berdampak nyata, Menteri Maman menegaskan bahwa penyaluran KUR harus tepat sasaran, tepat guna, dan tepat waktu. Rakor regional ini menjadi langkah awal untuk mengidentifikasi kendala dalam pendistribusian dan menemukan solusi terbaik.
“KUR bukan hanya soal angka, tetapi tentang bagaimana membantu UMKM berkembang dan naik kelas. Ini adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan lembaga penyalur,” tegasnya.
Sebagai program permodalan UMKM unggulan, KUR harus dievaluasi secara berkala agar efektivitasnya tetap terjaga. Pemerintah juga akan mengukur dampak program ini terhadap perkembangan usaha kecil, sehingga jika dirasa kurang efektif, akan ada perbaikan kebijakan.
“Kita akan mengukur seberapa besar dampak KUR terhadap pertumbuhan UMKM. Jika hasilnya tidak signifikan, maka perlu ada evaluasi agar lebih optimal,” lanjut Maman.
Kolaborasi Pemerintah dan Lembaga Penyalur untuk Optimalkan KUR
Wakil Menteri UMKM, Helvi Moraza, menambahkan bahwa Rakor ini bertujuan untuk memastikan kelancaran dan efektivitas penyaluran KUR. Kementerian UMKM akan terus memberikan panduan dan koordinasi agar program ini benar-benar berdampak pada pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB).
“Kami terbuka terhadap masukan dari berbagai pihak terkait. Jika ada kendala dalam penyaluran, silakan berkoordinasi dengan kami. Hal yang paling penting adalah memastikan penyediaan KUR dilakukan secara efektif dan efisien, sesuai arahan Presiden,” jelasnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Usaha Mikro, Kementerian UMKM, Riza Damanik, mengungkapkan bahwa Rakor ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Komite Pembiayaan UMKM. Rangkaian Rakor akan dilakukan di berbagai wilayah untuk memastikan pemerataan distribusi KUR.
“Rakor selanjutnya akan diadakan di Regional Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Maluku, serta kembali lagi ke Pulau Jawa, yaitu Yogyakarta. Sebanyak 100 peserta dari 19 lembaga penyalur, termasuk kementerian dan instansi terkait, hadir dalam pertemuan ini. Kami berharap Rakor ini benar-benar memberikan manfaat agar UMKM berkembang dan naik kelas,” ungkap Riza.
KUR sebagai Instrumen Penguatan UMKM
Melalui Rakor ini, pemerintah ingin memastikan bahwa KUR bukan sekadar pinjaman bersubsidi, tetapi juga instrumen strategis untuk menciptakan wirausaha tangguh dan berdaya saing. Dengan distribusi yang lebih berkualitas, program ini diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional secara inklusif dan berkelanjutan.
Sebagai solusi permodalan utama bagi UMKM, KUR akan terus dievaluasi dan ditingkatkan agar benar-benar dapat membantu pelaku usaha kecil berkembang dan naik kelas.
