Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan kepatuhan pajak dengan mengadopsi langkah-langkah transformasi digital yang komprehensif. Langkah ini dinilai penting untuk mendukung penerimaan negara sekaligus menciptakan sistem administrasi yang lebih efisien dan transparan. Dalam upaya ini, Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pembentukan Komite Percepatan Transformasi Digital yang akan berperan dalam mengawal pelaksanaan reformasi di sektor pajak.
Digitalisasi Pajak sebagai Prioritas Utama
Digitalisasi menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas sistem administrasi perpajakan. Melalui pengenalan sistem administrasi coretax, pemerintah mempermudah proses pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran pajak secara elektronik. Sistem ini awalnya akan diterapkan pada pajak pertambahan nilai (PPN), dengan rencana pengembangan untuk mencakup jenis pajak lainnya.
Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Mari Elka Pangestu, menegaskan bahwa digitalisasi bukan hanya soal modernisasi, tetapi juga langkah strategis untuk mengurangi penghindaran pajak.
“Digitalisasi memungkinkan administrasi yang lebih baik dan pengumpulan pajak yang lebih efisien,” ujarnya.
Dengan bantuan teknologi seperti profiling wajib pajak berbasis data dan integrasi digital ID, pemerintah berharap dapat menciptakan sistem perpajakan yang lebih akurat dan adil.
Komite Percepatan Transformasi Digital
Pembentukan Komite Percepatan Transformasi Digital menjadi salah satu inisiatif penting dalam reformasi ini. Komite ini akan fokus pada tiga elemen utama digitalisasi:
- Digital ID: Membantu identifikasi wajib pajak secara akurat.
- Digital Payment: Mempermudah proses pembayaran pajak secara online.
- Data Exchange: Mengintegrasikan data wajib pajak untuk mendukung analisis dan pengambilan keputusan.
Dengan pendekatan ini, pemerintah tidak hanya meningkatkan efisiensi pengumpulan pajak, tetapi juga menciptakan ekosistem yang lebih transparan dan akuntabel.
Kesiapan Infrastruktur Digital
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menyampaikan bahwa transformasi digital ini membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai.
“Infrastruktur publik digital atau digital public infrastructure menjadi fondasi yang penting dalam menjalankan reformasi ini,” ungkapnya.
Pemerintah juga berkomitmen untuk melibatkan berbagai pihak dalam memastikan kesiapan teknologi, pelatihan sumber daya manusia, dan edukasi wajib pajak.
Tantangan dan Harapan
Meskipun memiliki potensi besar, upaya ini bukan tanpa tantangan. Kesiapan infrastruktur di daerah terpencil, kesenjangan literasi digital, dan ancaman keamanan data menjadi beberapa hal yang harus diatasi. Pemerintah perlu memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, terutama pelaku usaha kecil dan menengah, dapat beradaptasi dengan sistem baru ini.
Namun, jika berhasil diimplementasikan, reformasi ini dapat menjadi langkah penting dalam meningkatkan penerimaan negara secara berkelanjutan. Transformasi digital pajak juga memiliki potensi untuk menjadi model bagi modernisasi sektor lain di Indonesia.
Transformasi digital dalam perpajakan adalah upaya strategis pemerintah untuk menciptakan sistem yang lebih efisien, transparan, dan adil. Dengan pembentukan Komite Percepatan Transformasi Digital dan pengenalan sistem seperti coretax, Indonesia bergerak menuju reformasi yang tidak hanya meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga mendukung pembangunan nasional secara keseluruhan. Keberhasilan kebijakan ini akan sangat bergantung pada kolaborasi antarinstansi, kesiapan infrastruktur, dan dukungan masyarakat luas.
