Presiden Prabowo Subianto menyerukan langkah tegas untuk pemberantasan korupsi sebagai bagian dari upaya memperkuat pembangunan nasional. Dalam arahannya pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) RPJMN 2025-2029 yang diadakan di Ruang Rapat Djunaedi Hadisumarto, Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Senin, 30 Desember 2024, Presiden menekankan pentingnya integritas dalam tata kelola pemerintahan.
Hapus Praktik Korupsi yang Merugikan Rakyat
Presiden Prabowo menyebut praktik seperti mark-up proyek, penyelundupan, dan manipulasi anggaran sebagai ancaman serius bagi kemajuan bangsa.
“Penggelembungan mark-up barang atau proyek itu adalah merampok uang rakyat. Kalau proyek nilainya 100 juta, ya 100 juta. Bikin rumah 100 juta ya 100 juta, ya jangan 100 juta dibilang 150 juta. Budaya ini harus dihilangkan,” tegas Presiden.
Menurutnya, praktik ini merugikan negara dan rakyat serta menghambat efisiensi anggaran dalam pembangunan.
Teknologi Digital untuk Pemerintahan Bersih
Sebagai solusi, Presiden mendorong penerapan teknologi digital seperti e-katalog dan e-government untuk mengurangi celah korupsi. Sistem ini, menurutnya, dapat meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran negara.
“Kita harus hentikan kebocoran-kebocoran. Sekali lagi saya ingatkan aparat pemerintah sangat menentukan, aparat pemerintah sangat menentukan kebocoran-kebocoran untuk dihentikan,” ungkap Presiden Prabowo.
Momen Introspeksi dan Reformasi Pemerintahan
Presiden menggarisbawahi pentingnya integritas seluruh aparat pemerintahan dalam menjalankan tugas negara. Ia mengajak para pejabat untuk menjadikan Musrenbangnas sebagai momentum introspeksi demi memperbaiki tata kelola pemerintahan.
“Saya katakan aparat pemerintahan kita gunakan (Musrenbangnas) ini untuk membersihkan diri, untuk membenahi diri,” ujarnya.
Penegakan Hukum yang Adil
Presiden Prabowo menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku korupsi harus mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Ia meminta agar vonis terhadap pelaku korupsi sesuai dengan besarnya kerugian yang ditimbulkan.
“Sudah jelas kerugian sekian ratus triliun vonisnya seperti itu. Ini bisa menyakiti rasa keadilan,” tambahnya.
Seruan Presiden Prabowo Subianto di Musrenbangnas RPJMN 2025-2029 menjadi pengingat pentingnya sinergi semua elemen pemerintahan dalam menciptakan tata kelola yang bersih, transparan, dan bebas korupsi. Upaya ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan nasional demi kesejahteraan rakyat Indonesia.
