13 Januari 2025 – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menegaskan pentingnya optimalisasi Sumber Daya Manusia (SDM) desa sebagai langkah strategis untuk mencegah urbanisasi yang tidak terkendali. Dalam Rapat Koordinasi Swasembada Pangan di Palembang, beliau mengimbau seluruh kepala daerah untuk menjadikan SDM lokal sebagai prioritas utama dalam pembangunan.
“SDM desa adalah aset yang tak tergantikan. Mereka memahami kebutuhan, potensi, dan tantangan desa masing-masing. Dengan melibatkan mereka, kita bisa menghambat laju urbanisasi seperti yang terjadi di Jepang dan Korea Selatan,” ujar Yandri Susanto.
Pentingnya Pembangunan Desa untuk Mencegah Urbanisasi
Urbanisasi yang ekstrem, seperti yang terjadi di Jepang (93% penduduknya migrasi ke kota) dan Korea Selatan (83%), telah menyebabkan desa-desa kosong dan ketimpangan demografi. Oleh karena itu, Indonesia perlu belajar dari pengalaman ini dengan memfokuskan pembangunan desa sebagai strategi utama untuk mengurangi urbanisasi dan menciptakan pemerataan pembangunan.
Desa sebagai Pusat Pembangunan untuk Mengurangi Urbanisasi
Yandri Susanto menekankan bahwa pembangunan desa dapat menjadi solusi efektif dalam mengurangi urbanisasi. “Jika pembangunan berpusat di desa, pemuda pelopor dilibatkan, dan SDM lokal dioptimalkan, desa akan berkembang pesat,” tambahnya.
Strategi ini melibatkan pemberdayaan pemuda desa, peningkatan infrastruktur, dan pengembangan sektor ekonomi berbasis lokal. Dengan pendekatan ini, desa dapat menjadi lebih menarik sebagai tempat tinggal dan bekerja, sehingga urbanisasi dapat diminimalisasi.
Kemandirian Pangan sebagai Pendukung Utama untuk Desa Mandiri
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, juga menyoroti langkah pemerintah dalam meningkatkan kemandirian pangan sebagai bagian dari pembangunan desa. Dengan mengurangi ketergantungan pada impor bahan pokok, pemerintah berfokus pada pemanfaatan potensi pangan lokal.
“Pangan lokal memiliki keunggulan unik. Selain cita rasa khas, bahan baku lokal lebih terjangkau dan pengelolaannya lebih baik,” ujar Zulkifli. Pemerintah menargetkan pada tahun 2025 Indonesia tidak akan mengimpor beras, gula, jagung untuk pakan ternak, dan garam untuk konsumsi.
Dukungan Harga untuk Petani Lokal dalam Mendukung Pembangunan Desa
Sebagai bagian dari upaya penguatan ekonomi desa, pemerintah juga menyesuaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk mendukung petani lokal. Harga gabah akan naik menjadi Rp 6.500 per kilogram mulai 15 Januari 2025, dan harga jagung ditetapkan Rp 5.500 per kilogram mulai Februari 2025.
“Kebijakan ini memberikan keleluasaan bagi Bulog untuk menyerap hasil panen petani secara optimal, sekaligus memastikan kesejahteraan mereka,” jelas Zulkifli.
Tantangan dalam Implementasi Kebijakan Pembangunan Desa
Meskipun kebijakan ini menunjukkan komitmen besar, terdapat beberapa tantangan yang harus diatasi. Konsistensi implementasi di tingkat daerah, dukungan infrastruktur, dan perubahan pola pikir masyarakat menjadi kunci keberhasilan program ini.
Jika dilaksanakan dengan baik, strategi ini dapat mengurangi dampak urbanisasi berlebihan, memajukan desa-desa di Indonesia, dan menciptakan keseimbangan demografi yang sehat. Indonesia bisa menjadi negara yang kuat dengan desa-desa yang mandiri dan berdaya saing.
Desa sebagai Motor Penggerak Pembangunan Bangsa
Kebijakan ini tidak hanya menjadi solusi untuk urbanisasi yang tidak terkendali, tetapi juga langkah besar menuju kemandirian pangan dan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Desa bukan lagi tempat tertinggal, tetapi motor penggerak pembangunan bangsa yang berdaya saing.
