Bandung – Penjabat (Pj) Bupati Ciamis, Budi Waluya, menghadiri kegiatan Entry Meeting Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang di selenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Acara ini berlangsung di Aula Kantor BPKP Jawa Barat, Kota Bandung, pada Rabu 12 Februari 2025.
Komitmen terhadap Efisiensi Anggaran
Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa perencanaan dan penganggaran daerah dapat berjalan secara efektif, efisien, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pimpinan daerah dari kabupaten/kota di Jawa Barat, serta pejabat terkait, termasuk Inspektur Provinsi Jawa Barat, Dr. Eni Rohayani, S.H., M.Hum., CGAE, yang hadir mewakili Pj Gubernur Jawa Barat.
Dalam sambutannya, Kepala BPKP Jawa Barat, Adi Gemawan, menekankan pentingnya efektivitas penggunaan anggaran. Ia mengingatkan bahwa meskipun banyak daerah telah mencapai hampir 100 persen realisasi anggaran, masih ada program yang manfaatnya belum dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Setiap rupiah yang dianggarkan harus memiliki dampak nyata bagi masyarakat” ujar Adi, mengacu pada arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 mengenai efisiensi anggaran.
Adi juga menjelaskan bahwa dalam proses evaluasi ini, BPK akan mengkaji pos-pos anggaran yang mengalami pengurangan, untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tetap tepat sasaran dan tidak menghambat pembangunan daerah.
Langkah Strategis dalam Perencanaan Pembangunan
Inspektur Provinsi Jawa Barat, Dr. Eni Rohayani, menyoroti bahwa tahun 2025 menjadi momentum penting dalam perencanaan pembangunan jangka panjang hingga tahun 2045. Ia menegaskan bahwa setiap kepala daerah harus lebih cermat dalam menyusun anggaran agar tidak terjadi pemborosan atau alokasi dana yang tidak memberikan dampak signifikan.
“Efisiensi anggaran sangat diperlukan guna mencegah kebocoran dan memastikan penggunaan dana yang lebih bermanfaat bagi masyarakat,” ungkap Dr. Eni.
Harapan untuk Pembangunan Daerah
Melalui evaluasi ini, diharapkan setiap pemerintah daerah dapat lebih optimal dalam mengelola anggaran, sehingga pembangunan dapat berjalan dengan lebih baik dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Komitmen untuk menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi kunci utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
Dengan adanya Entry Meeting ini, para peserta optimis bahwa langkah-langkah yang ditempuh akan meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran di tingkat daerah, sejalan dengan visi pembangunan nasional yang lebih efektif dan tepat guna.
