Pemerintah Kabupaten Ciamis menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2026 di Aula Adipati Angganaya, Bappeda Ciamis, pada Kamis (16/1/2025). Forum ini dihadiri berbagai pemangku kepentingan, termasuk Penjabat (Pj) Bupati Ciamis Budi Waluya, Ketua DPRD Nanang Permana, Kepala OPD, Ketua TP PKK, serta perwakilan masyarakat. Tujuan utama acara ini adalah menjaring masukan dari masyarakat untuk menciptakan perencanaan pembangunan yang lebih komprehensif, inovatif, dan berdampak langsung.
Pentingnya Sinkronisasi Visi dan Kebijakan
Dalam sambutannya, Pj Bupati Ciamis Budi Waluya menyoroti perlunya sinkronisasi visi dan misi kepala daerah dengan program strategis daerah. Ia mengusulkan pembentukan tim penyelaras untuk menjaga kesinambungan kebijakan pembangunan.
“Penyusunan RKPD harus tetap menjaga kesinambungan dengan kebijakan pembangunan sebelumnya. Dengan begitu, pencapaian yang telah diraih dapat ditingkatkan. Partisipasi publik melalui forum seperti ini sangat penting untuk menentukan arah pembangunan yang sesuai kebutuhan masyarakat,” ujar Budi.
Lebih lanjut, ia menggarisbawahi perlunya inovasi dalam pendanaan pembangunan daerah, mengingat keterbatasan anggaran. Upaya ini, menurutnya, harus dirancang secara spesifik, terukur, dan terarah agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Isu Strategis yang Ditekankan
Ketua DPRD Ciamis, Nanang Permana, menekankan pentingnya menyelaraskan isu-isu strategis nasional dan provinsi dengan kebutuhan lokal. Ia menyoroti beberapa prioritas utama, seperti penurunan kemiskinan, peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan, serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
“Masalah-masalah ini harus menjadi prioritas kita. Forum ini adalah langkah awal untuk merumuskan solusi yang relevan dengan melibatkan berbagai pihak,” kata Nanang.
Masukan Masyarakat untuk Kebijakan Lebih Inklusif
Kepala Bappeda Ciamis, David Firdha, mengungkapkan bahwa rancangan awal RKPD 2026 dirancang untuk mengakomodasi kebijakan strategis di tingkat pusat, provinsi, dan daerah. Ia berharap masukan dari masyarakat dapat memperkaya kebijakan yang disusun.
Forum ini juga menjadi wadah bagi peserta untuk menyampaikan berbagai usulan terkait ekonomi, infrastruktur, pendidikan, dan lingkungan hidup. Beberapa usulan konkret termasuk perbaikan jalan desa, peningkatan akses layanan kesehatan di wilayah terpencil, dan pengelolaan sampah berbasis komunitas. Masukan-masukan ini diharapkan mampu memberikan solusi yang lebih spesifik terhadap permasalahan lokal.
Tantangan dan Harapan
Meski optimisme terlihat dari berbagai pihak, sejumlah tantangan perlu diantisipasi, seperti keterbatasan anggaran, keterlibatan masyarakat yang konsisten, serta pengelolaan sumber daya manusia yang efektif. Tanpa strategi implementasi yang jelas, rencana pembangunan berisiko tidak tercapai sepenuhnya.
Namun, Pemkab Ciamis tetap optimistis. Forum ini diharapkan menjadi awal yang baik untuk menciptakan RKPD 2026 yang solutif, inovatif, dan akuntabel. Selain itu, perlu ada transparansi dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa masukan dari masyarakat benar-benar diimplementasikan.
Forum Konsultasi Publik RKPD 2026 menjadi momentum penting bagi Kabupaten Ciamis dalam merumuskan arah pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan mendengar aspirasi masyarakat, Pemkab Ciamis berkomitmen menghadirkan kebijakan yang tidak hanya solutif, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Tantangan yang ada harus diatasi dengan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang konsisten, sehingga visi pembangunan Ciamis yang lebih baik dapat terwujud.
