Ciamis – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ciamis melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) mengusulkan kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) untuk tahun 2025 sebesar 6,5%. Keputusan ini disepakati dalam rapat pleno yang dihadiri oleh unsur pemerintah, pengusaha, serikat pekerja, dan akademisi. Dengan kenaikan sebesar Rp 135.815, UMK Ciamis menjadi Rp 2.225.279, melebihi Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat yang ditetapkan sebesar Rp 2.191.232.
Kepala Disnaker Ciamis, Rudi, menjelaskan bahwa kenaikan ini merujuk pada kebijakan nasional sebagaimana diatur dalam Permenaker Nomor 16 Tahun 2024 tentang Upah Minimum.
“Pemerintah pusat telah menetapkan kenaikan 6,5% untuk UMK tahun depan. Tugas kami di kabupaten adalah memastikan implementasi berjalan sesuai aturan,” ungkap Rudi
Dukungan Semua Pihak dalam Penetapan UMK
Proses penetapan UMK ini berjalan lancar tanpa perdebatan berarti. Semua pihak, mulai dari pemerintah, pengusaha, hingga serikat pekerja, sepakat untuk mengusulkan kenaikan ini kepada Gubernur Jawa Barat. Rudi juga menegaskan bahwa UMK Ciamis tetap berada di atas standar provinsi, sehingga tidak perlu penyesuaian tambahan.
“Rapat pleno menghasilkan kesepakatan yang menggambarkan komitmen bersama untuk menjaga stabilitas hubungan industrial di wilayah ini. Kami akan memastikan sosialisasi dan pengawasan penerapan UMK di perusahaan berjalan dengan baik,” tambahnya.
Tantangan Bagi Dunia Usaha
Meski disambut baik oleh pekerja, kenaikan UMK ini memunculkan kekhawatiran di kalangan pengusaha. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Ciamis, Ekky Bratakusumah, mengungkapkan bahwa kenaikan sebesar 6,5% menjadi beban tambahan bagi perusahaan, terutama dalam kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.
“Kenaikan ini cukup terasa berat, mengingat wacana kenaikan pajak PPN menjadi 12% dan daya beli masyarakat yang masih stagnan. Namun, kami tetap mendukung kebijakan ini demi menjaga hubungan industrial yang kondusif,” ujar Ekky.
Ekky juga menegaskan bahwa pengusaha tetap berkomitmen menciptakan iklim usaha yang menarik bagi investor di Ciamis. Menurutnya, stabilitas hubungan antara pekerja dan perusahaan menjadi kunci keberlanjutan ekonomi lokal.
Langkah Pemerintah dan Harapan ke Depan
Untuk memastikan kelancaran implementasi, Disnaker Ciamis berencana menggelar sosialisasi kepada seluruh pengusaha di wilayah tersebut. Selain itu, pengawasan ketat akan dilakukan guna memastikan perusahaan mematuhi ketentuan UMK yang berlaku mulai 1 Januari 2025. Pekerja juga diimbau melaporkan jika hak-hak mereka tidak terpenuhi.
“Kami siap memfasilitasi pengaduan pekerja dan menjembatani penyelesaian dengan pihak perusahaan. Kenaikan ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan pekerja dan daya beli masyarakat,” kata Rudi.
Dengan dukungan semua pihak, kenaikan UMK Ciamis diharapkan menciptakan keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan dunia usaha. Pemerintah optimistis kebijakan ini akan menjadi langkah positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah.
“Komitmen kami adalah membawa Ciamis ke arah yang lebih maju, baik dari sisi kesejahteraan pekerja maupun daya tarik investasi. Semoga kenaikan UMK ini menjadi pijakan untuk mewujudkan Ciamis yang lebih sejahtera dan berdaya saing,” pungkas Rudi.
