Panjalu – Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat menyoroti masih adanya desa-desa di wilayah Jawa Barat yang belum mendapatkan pembangunan infrastruktur secara merata. Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi I, A. Yamin, yang menyebut bahwa banyak desa di Jabar masih memiliki kondisi infrastruktur yang jauh dari layak.
Dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Jawa Barat Tahun 2024, desa-desa diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yakni Desa Mandiri, Desa Maju, dan Desa Berkembang. Namun, menurut A. Yamin, klasifikasi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi di lapangan.
“Masih banyak bangunan Balai Desa dan fasilitas pelayanan masyarakat lainnya yang tidak memenuhi standar. Jangan sampai Desa Mandiri itu hanya identik dengan wilayah perkotaan, sementara desa-desa di kabupaten yang wilayahnya luas justru tertinggal,” ungkapnya.
Yamin juga membagikan pengalamannya saat kunjungan kerja ke salah satu desa di Kabupaten Sukabumi. Ia menemukan bahwa kantor kepala desa dan aula dalam kondisi tidak layak digunakan untuk pelayanan publik.
Menyikapi hal ini, Yamin meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memberikan perhatian lebih kepada desa-desa pelosok, terutama yang belum menikmati pemerataan pembangunan dan anggaran. Ia menilai bahwa dana desa dan bantuan rutin yang ada saat ini belum cukup untuk membiayai pembangunan infrastruktur dasar.
“Perlu ada dukungan tambahan dari pemerintah provinsi agar pembangunan di desa bisa lebih merata dan berkelanjutan,” tegasnya.
Mari Dukung Peningkatan Pembangunan Desa
Pemerintah Desa Panjalu mendukung penuh upaya Komisi I DPRD Jabar dalam mendorong pemerataan pembangunan desa di seluruh Jawa Barat. Kami percaya bahwa setiap desa, termasuk yang berada di wilayah pelosok, berhak mendapatkan akses infrastruktur yang layak dan pelayanan publik yang optimal.
Kami mengajak seluruh masyarakat, pemangku kepentingan, serta elemen pemerintah untuk bersama-sama:
- Mendorong transparansi dan keadilan dalam penyaluran anggaran pembangunan desa,
- Memberikan masukan berdasarkan kondisi riil di lapangan,
- Mendukung kebijakan yang berpihak pada desa tertinggal dan terluar.
Dengan semangat gotong royong dan sinergi antara pemerintah daerah dan pusat, kita wujudkan desa yang maju, mandiri, dan sejahtera untuk semua.
