Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat menegaskan bahwa kebijakan masuk sekolah pada pukul 06.30 WIB mulai diberlakukan di seluruh wilayah Jawa Barat. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari surat edaran Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang ditujukan kepada para bupati dan wali kota se-Jawa Barat.
Rencana penerapan jam masuk lebih pagi ini dijadwalkan akan dimulai pada minggu depan, mencakup seluruh jenjang pendidikan, mulai dari PAUD/TK hingga SD, SMP, SMA, dan SMK.
Namun, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto, menekankan bahwa kebijakan ini bersifat opsional, bukan kewajiban mutlak. Artinya, dinas pendidikan di tingkat kabupaten atau kota memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi pengecualian, terutama bagi sekolah-sekolah yang menghadapi kendala tertentu.
“Jika terdapat hambatan seperti jarak tempuh yang jauh atau alasan kultural lainnya, sekolah dapat mengajukan permohonan pengecualian,” jelas Purwanto.
Pengajuan pengecualian tersebut harus disertai surat resmi yang ditujukan ke kantor cabang Dinas Pendidikan di wilayah masing-masing, lengkap dengan alasan yang mendasari permohonan tersebut. Setiap pengajuan akan melalui proses verifikasi untuk memastikan kebenaran kondisi di lapangan.
Contoh kondisi yang diperbolehkan untuk mendapatkan pengecualian, menurut Purwanto, antara lain aktivitas rutin masyarakat yang baru selesai pada pukul 06.00 WIB. Dalam hal ini, masuk sekolah setelah pukul 06.30 WIB dapat dipertimbangkan.
Verifikasi lapangan akan dilakukan sebagai langkah evaluasi agar kebijakan ini tetap berjalan sesuai prinsip keadilan dan tidak mengganggu proses belajar-mengajar.
