Dalam upaya mempercepat pembangunan desa berbasis hukum yang kuat, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menandatangani Nota Kesepahaman dengan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas di Graha Pengayoman pada Jumat, 24 Januari 2025. Kerja sama ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat koordinasi lintas kementerian demi optimalisasi pembangunan desa secara berkelanjutan.
Sinergi Hukum dan Desa: Landasan Pembangunan Berbasis Regulasi
Nota Kesepahaman ini bertujuan sebagai pedoman bagi Kementerian Desa PDT dan Kementerian Hukum dalam melaksanakan kerja sama sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Dengan adanya sinergi ini, berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan pengelolaan desa akan semakin diperjelas dan dipermudah, termasuk percepatan legalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Mendes Yandri menyatakan bahwa percepatan proses hukum BUMDes adalah salah satu prioritas utama. Dengan status badan hukum yang jelas, BUMDes dapat lebih leluasa dalam mengakses sumber pendanaan, bekerja sama dengan mitra strategis, serta memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat desa.
Empat Pilar Utama dalam Nota Kesepahaman
Kerja sama ini mencakup beberapa aspek strategis yang dirancang untuk memperkuat tata kelola desa, yaitu:
- Pembinaan Hukum dan Pembentukan Regulasi
- Meningkatkan pemahaman hukum bagi pemerintah desa.
- Menyusun kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi desa berbasis regulasi yang kuat.
- Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual
- Melindungi hak kekayaan intelektual desa, seperti produk unggulan lokal, budaya, dan inovasi ekonomi.
- Memberikan akses bagi desa untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari hak intelektual mereka.
- Fasilitasi Administrasi Hukum Umum
- Penyederhanaan birokrasi dalam pengurusan legalitas usaha desa.
- Memudahkan akses terhadap layanan hukum bagi masyarakat desa.
- Pertukaran dan Pemanfaatan Data
- Meningkatkan transparansi dalam tata kelola desa.
- Menggunakan data berbasis hukum sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan desa.
Dampak Jangka Panjang bagi Pembangunan Desa
Implementasi Nota Kesepahaman ini berpotensi membawa dampak besar dalam jangka panjang, di antaranya:
- Peningkatan Tata Kelola Desa: Dengan regulasi yang lebih jelas, pengelolaan aset dan usaha desa akan lebih profesional dan transparan.
- Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat: Legalitas BUMDes akan membuka lebih banyak peluang kerja sama dengan sektor swasta dan lembaga keuangan.
- Masyarakat Desa yang Melek Hukum: Kesadaran hukum yang meningkat akan memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat desa.
Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian Desa PDT dan Kementerian Hukum menjadi langkah strategis dalam mempercepat pembangunan desa berbasis hukum yang kuat. Fokus utama pada percepatan legalisasi BUMDes, perlindungan kekayaan intelektual, serta peningkatan kesadaran hukum di tingkat desa menjadi kunci utama dalam menciptakan desa yang lebih mandiri dan berdaya saing. Dengan implementasi yang baik, diharapkan kerja sama ini akan menjadi model sukses dalam membangun desa yang maju dan berkelanjutan di Indonesia.
