Jakarta, 3 Desember 2024 – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, tengah bersinergi dengan berbagai Kementerian dan Lembaga untuk menyiapkan peraturan perlindungan bagi pekerja migran yang berasal dari desa. Tujuannya adalah untuk mempermudah masyarakat desa terkait urusan keimigrasian, serta meningkatkan perlindungan terhadap mereka yang bekerja di luar negeri.
Pekerja Migran sebagai Pilar Ekonomi Nasional
Pekerja migran Indonesia memiliki peran yang sangat vital dalam perekonomian nasional. Kontribusi mereka yang signifikan dalam bentuk remitansi atau pengiriman uang ke Indonesia telah terbukti menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang penting. Peningkatan produktivitas ekonomi ini turut memperkuat ketahanan ekonomi nasional dan memperbesar devisa negara.
“Pekerja migran yang berasal dari desa merupakan pilar penting dalam perekonomian kita. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk membuat peraturan yang tidak diskriminatif dan tidak mempersulit mereka,” ujar Mendes Yandri Susanto dalam sebuah konferensi pers.
Peraturan Desa untuk Lindungi Pekerja Migran
Menteri Yandri menambahkan bahwa diperlukan peraturan desa untuk memfasilitasi desa-desa yang menjadi sumber utama tenaga migran. Peraturan tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi pekerja migran dan keluarganya, sekaligus memudahkan proses administrasi terkait keimigrasian.
“Kami akan melahirkan peraturan yang tidak hanya melindungi pekerja migran, tetapi juga mempermudah proses pengurusan administrasi mereka. Jangan sampai ada proses yang justru mempersulit atau mendiskriminasi mereka,” ungkap Yandri.
Perang Melawan Calo Ilegal di Desa
Salah satu masalah besar yang dihadapi oleh pekerja migran adalah keberadaan calo ilegal yang seringkali merugikan mereka. Mendes Yandri menyatakan bahwa untuk mengatasi hal tersebut, pihaknya akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus yang akan bekerja di kantong-kantong desa pengirim pekerja migran. Satgas ini bertujuan untuk menghapus praktik calo yang seringkali mengarah pada penipuan dan pelanggaran hukum.
“Kami akan membentuk Satgas khusus yang berfokus pada desa-desa pengirim pekerja migran. Satgas ini akan berfungsi untuk memerangi calo ilegal dan memastikan bahwa para pekerja migran mendapatkan perlindungan yang layak,” jelas Mendes Yandri.
Menurutnya, praktik calo ilegal tidak hanya merugikan pekerja migran, tetapi juga dapat membahayakan keamanan nasional dan merusak integritas perbatasan Indonesia.
“Calo ilegal ini bisa menimbulkan konsekuensi serius bagi pekerja migran, termasuk kesulitan dalam mendapatkan status imigrasi yang sah, risiko deportasi, hingga masalah hukum,” tambah Yandri.
Menghargai Peran Pekerja Migran sebagai Pahlawan Devisa
Menteri Yandri juga menegaskan bahwa pekerja migran Indonesia tidak hanya berperan sebagai pahlawan devisa, tetapi juga memiliki kekuatan sosial-politik yang penting, baik di dalam maupun di luar negeri. Kontribusi mereka terhadap perekonomian Indonesia sangat besar, dan ini harus mendapat perhatian serius dari semua pihak, baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Kita ingin memastikan bahwa setiap pekerja migran dihargai dan dimuliakan. Mereka bukan hanya pahlawan devisa, tetapi juga bagian dari kekuatan sosial yang sangat penting untuk pembangunan negara,” ujar Mendes Yandri.
Memperbesar yang Positif, Memperkecil yang Negatif
Menteri Yandri juga menambahkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memperbaiki sistem yang ada, meminimalkan masalah negatif yang terjadi, dan memperbesar aspek positif dalam proses migrasi tenaga kerja. Semua itu dilakukan agar proses pemberangkatan dan kepulangan pekerja migran dapat berjalan lancar dan tanpa hambatan.
“Hari ini, kita akan fokus untuk memperkecil segala hal yang bersifat negatif dan memperbesar yang bersifat positif. Kami ingin memastikan bahwa pekerja migran Indonesia dimuliakan, baik dari saat berangkat ke negara tujuan, hingga kembali ke tanah air,” kata Yandri dengan optimisme.
Langkah-langkah yang diambil oleh Menteri Yandri Susanto dan Kementerian Desa diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja migran Indonesia. Melalui peraturan yang jelas dan pembentukan satgas anti-calo, diharapkan pekerja migran dapat menjalani proses migrasi yang lebih aman dan terjamin hak-haknya.
Tidak hanya itu, kontribusi mereka yang sangat besar terhadap ekonomi negara juga harus terus diperhatikan dan dihargai sebagai bagian dari pahlawan devisa Indonesia.
