Ombudsman RI mendorong penerapan Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam pelayanan publik guna meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan. Hal ini disampaikan oleh Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto, dalam Diskusi Publik bertajuk “Optimalisasi Pemberdayaan Peran Desa dalam Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan Mewujudkan Net Zero Emission” yang berlangsung di Gedung Makarti Kementerian Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal, Jakarta, pada Kamis (6/3/2025).
EBT terdiri dari dua kategori utama, yaitu energi baru seperti hidrogen dan nuklir, serta energi terbarukan seperti tenaga surya, air, dan lainnya. Menurut Hery, penerapan EBT dalam pelayanan publik berpotensi mempercepat transformasi menuju pemerintahan yang lebih hijau.
“Dengan kebijakan yang mendukung, EBT dapat meningkatkan kualitas layanan publik serta menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi masyarakat,” ujar Hery.
Keunggulan EBT mencakup aspek ramah lingkungan, ketersediaan sumber daya yang melimpah, serta pengurangan ketergantungan pada energi fosil. Meski demikian, penerapan EBT juga menghadapi berbagai tantangan, seperti biaya investasi awal yang tinggi, ketergantungan pada kondisi alam, serta keterbatasan dalam penyimpanan energi.
Hery juga menyoroti bahwa persentase penggunaan EBT terus meningkat setiap tahunnya, meski belum mencapai target yang diharapkan. Ia menegaskan bahwa perluasan EBT ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) harus menjadi prioritas karena keberadaan listrik di wilayah tersebut akan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendorong produktivitas masyarakat.
Menurutnya, desentralisasi EBT sangat diperlukan di desa-desa yang berada dalam kawasan hutan dan wilayah 3T. Dengan keterbatasan infrastruktur listrik di daerah tersebut, pengembangan EBT dapat menjadi solusi alternatif yang efektif.
Potensi EBT di Desa
Wakil Menteri Desa, Ahmad Riza Patria, menyatakan bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan EBT, meskipun pemanfaatannya masih jauh dari optimal. Ia menekankan bahwa desa-desa harus berupaya menjadi desa mandiri energi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kemandirian energi desa tidak bisa ditunda lagi. BUMDes harus berperan sebagai pengelola energi di desa,” kata Riza.
Kementerian Desa menetapkan kemandirian energi sebagai salah satu program prioritasnya. Menurut Riza, keberlanjutan energi di desa akan mempercepat industrialisasi pedesaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Ia menambahkan bahwa langkah-langkah sistematis diperlukan dalam penerapan EBT, termasuk penyusunan regulasi, peningkatan infrastruktur dan akses teknologi, serta penguatan sistem informasi dan monitoring.
Dukungan dari berbagai pihak menjadi kunci dalam pengembangan desa mandiri energi berbasis EBT. Direktur Distribusi PT PLN, Adi Priyanto, mengungkapkan bahwa EBT dapat menjadi tantangan bagi PLN dalam menyediakan sumber energi yang lebih terjangkau.
“Desa memiliki potensi besar dalam pemanfaatan EBT. PLN menargetkan elektrifikasi seluruh desa di Indonesia dalam lima tahun ke depan,” jelasnya.
Untuk mendukung pengembangan listrik di pedesaan, PLN bekerja sama dengan Kementerian ESDM telah menyusun roadmap program Listrik Desa (LISDES) dengan target mencapai rasio desa berlistrik 100%.
Adi juga menjelaskan tentang penyediaan Alat Penyalur Daya Listrik (APDAL) dan Stasiun Pengisian Energi Listrik (SPEL) yang dirancang untuk membuka akses listrik di wilayah terpencil. APDAL berfungsi sebagai baterai portabel yang dapat menyimpan daya, sementara SPEL menggunakan energi surya sebagai sumber pengisian ulang.
Sementara itu, Guru Besar IPB University, Prof. Sofyan Sjaf, menekankan bahwa EBT merupakan bagian penting dari sumber daya desa yang harus dikelola secara optimal.
“Perekonomian desa harus dikelola secara profesional oleh lembaga desa agar pemerataan kesejahteraan dapat terwujud,” ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat desa tentang nilai ekonomi dari pemanfaatan EBT.
