Pelantikan Pejabat Baru di Instana Negara
Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat baru di lingkungan pemerintahan, termasuk “Kepala dan Wakil Kepala Badan” di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 19 Februari 2025. Pelantikan ini dilakukan bersamaan dengan pengangkatan menteri negara dalam “Kabinet Merah Putih” sisa masa jabatan periode 2024-2029.
Daftar Pejabat yang Dilantik
Dalam keputusan yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara, Nanik Purwanti, Presiden resmi mengangkat:
- Muhammad Yusuf Ateh sebagai “Kepala BPKP” dan Agustina Arumsari sebagai “Wakil Kepala BPKP” (Keppres Nomor 27/P Tahun 2025).
- Amalia Adininggar Widyasanti sebagai “Kepala BPS” dan Sonny Harry Budiutomo Harmadi sebagai “Wakil Kepala BPS” (Keppres Nomor 28/P Tahun 2025).
- Nugroho Sulistyo Budi sebagai “Kepala BSSN” (Keppres Nomor 29/P Tahun 2025).
Prosesi Pelantikan dan Sumpah Jabatan
Sebagai bagian dari prosesi pelantikan, Presiden Prabowo memimpin pengambilan sumpah jabatan para pejabat yang dilantik. Dalam sumpahnya, mereka berjanji untuk:
“Setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara.”
“Menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab.”
Setelah pengambilan sumpah, para pejabat menandatangani berita acara pelantikan. Acara ini kemudian ditutup dengan “pemberian ucapan selamat oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming”, yang diikuti oleh para tamu undangan yang hadir, termasuk para ketua dan wakil ketua lembaga negara, para menteri Kabinet Merah Putih, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta Kepala Badan Intelijen Negara M. Herindra.
Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat yang Dilantik
Peran BPS dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional
Dalam keterangannya usai pelantikan, Kepala BPS menyoroti tugas penting lembaganya dalam mengawal finalisasi dan pemutakhiran “Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional” sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025.
“Kementerian, lembaga yang masuk di dalam Inpres itu tentunya banyak. Dan BPS akan kolaborasi dengan kementerian/lembaga yang memang juga mendapatkan penugasan dari Inpres tersebut,” ujar Amalia.
Peran BSSN dalam Keamanan Data Digital
Kepala BSSN menegaskan peran lembaganya dalam menjaga “kerahasiaan dan ketersediaan data” yang menjadi bagian dari transformasi digital pemerintah.
“Dengan harapannya dengan adanya satu data ini, semua punya referensi yang sama seperti yang disampaikan oleh Ibu Kepala BPS tadi,” kata Nugroho.
Peran BPKP dalam Akuntabilitas Keuangan
Di sisi lain, Kepala BPKP menegaskan bahwa lembaganya akan terus memastikan “akuntabilitas keuangan dan pembangunan” di seluruh kementerian, lembaga, serta BUMN.
“Semua program-program strategis Pak Presiden yang penting prioritas itu harus kita jaga. Dan juga bagaimana meningkatkan penerimaan negara di sektor-sektor yang selama ini tidak tersentuh,” tutur Ateh.
Pelantikan ini menjadi momentum penting bagi pemerintahan dalam memastikan efektivitas serta transparansi di berbagai sektor strategis guna mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Dengan kepemimpinan yang baru, diharapkan sinergi antar lembaga semakin kuat dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.
