Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, menegaskan bahwa upaya pengentasan kemiskinan di desa harus lebih intensif. Menurutnya, kemiskinan tidak hanya menurunkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga meningkatkan beban sosial dan ekonomi di desa. Oleh karena itu, strategi efektif dalam mengurangi angka kemiskinan di pedesaan harus dioptimalkan.
Pemanfaatan Data Tunggal untuk Efektivitas Bantuan
Pemanfaatan data tunggal kemiskinan menjadi sangat penting untuk memastikan bantuan dapat diberikan secara tepat sasaran kepada warga yang membutuhkan. Dengan data yang terintegrasi, program bantuan seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dapat menjangkau masyarakat miskin dengan lebih akurat.
“Saya berharap kerja sama ini dapat menyinkronkan data yang kami miliki, khususnya dalam pengentasan kemiskinan di desa. Saya siap mendukung dengan menyediakan data konkret yang diperlukan,” ujar Mendes Yandri saat menerima audiensi Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di kantor Kemendes PDT, Kalibata, Jakarta Selatan, pada Senin, 17 Februari 2025.
Dana Desa dan BLT sebagai Solusi Pengurangan Kemiskinan
Pemerintah terus berupaya mengatasi kemiskinan melalui pemanfaatan Dana Desa, salah satunya dengan menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Program ini dinilai mampu membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan primer maupun sekunder mereka, serta meningkatkan daya beli masyarakat.
Menurut Mendes Yandri, pengalokasian Dana Desa untuk BLT memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi tekanan ekonomi bagi keluarga miskin di berbagai daerah. Prioritas penerima BLT adalah keluarga miskin ekstrem, terutama lansia miskin dan penyandang disabilitas.
“Dana Desa dapat dialokasikan maksimal 15 persen untuk BLT, dengan keluarga penerima manfaat yang didasarkan pada data pemerintah sebagai acuan,” jelas Mendes Yandri.
Target Pengurangan Kemiskinan oleh Pemerintah
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyoroti data dari Badan Pusat Statistik (BPS), yang mencatat bahwa selama dua periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo, angka kemiskinan di Indonesia hanya mengalami penurunan sebesar 2,2 persen.
Presiden Prabowo Subianto menempatkan pengentasan kemiskinan sebagai salah satu prioritas utama dalam pemerintahannya. Langkah percepatan akan dilakukan melalui program Makan Bergizi Gratis serta pemberdayaan masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH).
“Dalam satu dekade terakhir, angka kemiskinan di Indonesia hanya turun dari 11,25% pada 2014 menjadi 9,36% pada 2023,” ujar Gus Ipul.
Ia menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menargetkan penurunan angka kemiskinan menjadi kurang dari 5% pada tahun 2029, yang berarti penurunan signifikan dalam waktu lima tahun. Sementara itu, kemiskinan ekstrem ditargetkan mencapai 0% pada tahun 2026.
“Kami optimis bahwa dengan strategi yang tepat dan sinergi berbagai pihak, target ini dapat tercapai,” pungkas Gus Ipul.
