Pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan melalui transformasi berbasis teknologi digital dan pengembangan konsep smart government. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menjelaskan bahwa transformasi ini dibangun dengan semangat keterpaduan dan fokus pada kebutuhan masyarakat (citizen-centric). Menurut Rini, inti dari transformasi digital pemerintahan adalah untuk menyediakan layanan publik yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja oleh masyarakat. Di Indonesia, langkah ini diimplementasikan melalui prototipe awal portal layanan publik yang mengintegrasikan berbagai layanan dalam satu platform yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, tanpa adanya sekat birokrasi antar instansi pemerintah.
Pernyataan ini disampaikan oleh Rini dalam kapasitasnya sebagai keynote speaker dalam Digital Creative Leadership Forum 2025 yang bertema “Cloud Security untuk Ketahanan Industri Digital Indonesia“. Acara tersebut diselenggarakan oleh CNN Indonesia pada Kamis, 13 Februari 2025.
Menteri Rini menegaskan bahwa keterpaduan layanan digital bukan sekadar integrasi sistem, tetapi harus menghasilkan dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Untuk itu, transformasi pemerintahan berbasis digital mengusung konsep ‘moments of life’, yang menggambarkan perjalanan hidup manusia dari lahir hingga meninggal dunia. Dengan pendekatan ini, pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa layanan digital yang diberikan tidak hanya relevan, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
Lebih lanjut, Menteri Rini menyampaikan bahwa pemerintahan digital merupakan langkah strategis untuk memberikan pelayanan maksimal kepada publik. Layanan digital pemerintah mencakup integrasi berbagai proses bisnis yang melibatkan interaksi antar instansi pemerintah, pelayanan kepada pegawai, masyarakat, dan dunia usaha.
“Percepatan transformasi digital di sektor pemerintahan diharapkan dapat mewujudkan birokrasi yang lebih efisien dan efektif, serta turut mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia,” tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi), Meutya Hafid, menguraikan lima komponen utama dalam transformasi digital. Ia menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur digital yang inklusif, berkualitas, dan terjangkau, serta pengembangan teknologi pemerintahan digital yang berfokus pada masyarakat dan terintegrasi. Meutya juga menyoroti perlunya menciptakan ekosistem digital yang adaptif, inovatif, dan sinergis, serta pengawasan ruang digital untuk melindungi generasi penerus bangsa.
Ia juga menegaskan urgensi peningkatan literasi digital di kalangan masyarakat, khususnya bagi anak-anak dan orang tua, serta penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku dan penyebar konten berbahaya.
“Kami harus berupaya keras untuk melindungi anak-anak di ruang digital dan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi mereka untuk belajar, bermain, dan berkembang. Kami mengajak seluruh masyarakat dan media untuk bergotong-royong mengamankan ruang digital melalui peningkatan literasi digital,” pungkasnya.
