Komitmen pemerintah untuk menghentikan impor beras, jagung, gula, dan garam mulai Januari 2025 menjadi peluang besar bagi desa-desa di Indonesia untuk tampil sebagai pilar utama ketahanan pangan nasional. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, menekankan bahwa potensi desa harus dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Ini adalah peluang emas bagi petani di seluruh Indonesia, termasuk di Bali seperti Jembrana, Gianyar, Badung, dan Karangasem. Desa harus didorong untuk menjadi swasembada pangan melalui konsep desa tematik, misalnya desa padi, desa cabai, atau desa ikan nila. Potensi yang ada di desa harus dimaksimalkan tanpa mengubah ciri khasnya,” ujar Yandri saat kunjungan kerja ke Desa Bongkasa Pertiwi, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Sabtu (11/1/2025).
Optimalisasi Dana Desa untuk Ketahanan Pangan
Sebagai langkah strategis, pemerintah telah menetapkan aturan bahwa minimal 20% dari total pagu dana desa tahun 2025 harus digunakan untuk program ketahanan pangan. Aturan ini diatur dalam Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024.
Dana desa diharapkan dapat mendorong desa untuk memproduksi kebutuhan pangan secara mandiri. Salah satu langkah utamanya adalah dengan memperkuat peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai motor penggerak perekonomian lokal.
“Jangan sampai BUMDes hanya menjadi nama tanpa aktivitas ekonomi. Kita ingin BUMDes menjadi solusi untuk mengurangi pengangguran, kemiskinan, sekaligus pemerataan ekonomi di desa,” tambah Yandri.
Desa Bongkasa Pertiwi: Contoh Nyata Pembangunan Desa Mandiri
Desa Bongkasa Pertiwi di Kabupaten Badung, Bali, menjadi contoh nyata pembangunan desa berbasis ketahanan pangan. Beberapa inisiatif yang telah dilakukan antara lain:
- Budidaya Cabai
Program ini mendukung ketahanan pangan nabati sekaligus meningkatkan pendapatan petani lokal. - Peternakan Babi
- Pembagian indukan babi kepada peternak.
- Pemanfaatan kotoran babi untuk menghasilkan energi terbarukan berupa biogas.
Langkah-langkah ini tidak hanya mendukung ketahanan pangan lokal tetapi juga membuka peluang usaha baru bagi masyarakat desa.
Tantangan dan Solusi untuk Mewujudkan Swasembada Pangan di Desa
Meski peluang besar terbuka, ada beberapa tantangan yang harus diatasi untuk mencapai tujuan swasembada pangan:
1. Keterbatasan Teknologi Pertanian
Tantangan: Banyak desa yang masih menggunakan teknologi tradisional yang kurang efisien.
Solusi: Pemerintah dan swasta perlu bekerja sama menyediakan teknologi modern, seperti alat pertanian otomatis dan sistem irigasi cerdas.
2. Kurangnya Akses Pasar
Tantangan: Produk desa seringkali sulit menjangkau pasar lebih luas.
Solusi: Digitalisasi pemasaran melalui e-commerce dan kolaborasi dengan mitra dagang lokal maupun nasional.
3. Pengelolaan Dana Desa yang Efektif
Tantangan: Kurangnya transparansi dalam penggunaan dana desa.
Solusi: Meningkatkan pengawasan dan pelatihan manajemen dana bagi pemerintah desa.
Pembangunan Desa untuk Indonesia Emas 2045
Pembangunan desa merupakan bagian dari visi Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, yaitu membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
Menteri Desa Yandri Susanto mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah pusat hingga masyarakat desa, untuk berpartisipasi aktif. Salah satu strategi penting adalah melakukan kunjungan langsung ke desa-desa, baik yang sudah maju maupun yang masih tertinggal, untuk memberikan pendampingan sesuai kebutuhan.
Kebijakan pemerintah untuk menghentikan impor pangan strategis menciptakan peluang besar bagi desa-desa di Indonesia. Dengan memanfaatkan potensi lokal, pengelolaan dana desa yang transparan, dan penguatan BUMDes, desa dapat menjadi pilar utama ketahanan pangan nasional.
Contoh sukses seperti Desa Bongkasa Pertiwi menunjukkan bahwa program ini dapat memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan mengatasi tantangan yang ada, pembangunan desa akan menjadi fondasi kuat untuk mencapai Indonesia Emas 2045.
