Indonesia mencatatkan prestasi membanggakan di tingkat global dengan menempati peringkat 64 dalam UN E-Government Survey 2024, naik 13 peringkat dari posisi 77 pada tahun 2022. Pencapaian ini menunjukkan kemajuan nyata dalam pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Komitmen Transformasi Digital
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, menyatakan bahwa peningkatan ini tidak hanya mencerminkan transformasi digital pemerintah, tetapi juga membawa dampak positif bagi pelayanan publik dan partisipasi masyarakat.
“Peningkatan capaian ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk menghadirkan pelayanan publik yang mudah diakses melalui keterpaduan layanan digital,” ujar Menteri Anas.
Sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, Indonesia telah mencatatkan peningkatan signifikan. Pada 2018, Indonesia berada di peringkat 107, kemudian naik ke peringkat 88 pada 2020, dan terus meningkat hingga kini di peringkat 64.
Hasil Mengesankan di 2024
Tahun ini, Indonesia mencetak skor 0.7991, untuk pertama kalinya masuk dalam kategori Very High E-Government Development Index. Survei ini menilai kinerja berdasarkan tiga dimensi utama:
- Indeks Pelayanan Online (OSI): Skor 0.8035, menunjukkan layanan digital pemerintah yang semakin mudah diakses.
- Infrastruktur Telekomunikasi (TII): Skor 0.8645, mencerminkan peningkatan jaringan internet hingga ke daerah terpencil.
- Sumber Daya Manusia (HCI): Skor 0.7293, berada di atas rata-rata dunia dan regional Asia.
Selain itu, Indonesia juga naik dua peringkat dalam E-Participation Index, dari posisi 37 ke 35, dengan skor 0.7945. Hal ini menunjukkan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemerintahan digital, yang memperkuat demokrasi dan transparansi.
Kemajuan Open Government Data
Indonesia berhasil mempertahankan posisi dalam kategori Very High Open Government Data Index dengan skor 0.8718. Pencapaian ini menegaskan komitmen pemerintah terhadap transparansi data publik, yang mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pengambilan keputusan.
Tantangan dan Masa Depan
Meski mencatat kemajuan, kesenjangan digital tetap menjadi tantangan utama. Menteri Anas menegaskan bahwa peningkatan infrastruktur telekomunikasi dan pengembangan SDM menjadi prioritas. Pelatihan bagi aparatur negara dan masyarakat diperlukan untuk memastikan teknologi dimanfaatkan secara optimal.
Untuk mendukung transformasi ini, Indonesia telah meluncurkan INA DIGITAL, sebuah platform yang memanfaatkan talenta digital terbaik bangsa guna memperkuat pelayanan digital.
“Semua elemen bangsa harus berkolaborasi untuk membangun pemerintahan yang inklusif dan efektif, sejalan dengan tujuan SDGs,” kata Menteri Anas.
Peningkatan signifikan ini menjadi bukti bahwa transformasi digital dapat menjadi pilar utama dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global.
