Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih di tingkat desa dan kelurahan. Inpres ini diterbitkan pada 27 Maret 2025 sebagai bagian dari strategi nasional dalam memperkuat ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa.
Target 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
Melalui Inpres ini, Presiden Prabowo menginstruksikan kepada kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah untuk mempercepat pendirian 80.000 Koperasi Merah Putih. Langkah ini dinilai strategis dalam mewujudkan kemandirian ekonomi dan swasembada pangan melalui pemberdayaan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.
Koperasi ini akan menjalankan sejumlah fungsi penting, di antaranya:
- Pengadaan kebutuhan pokok (sembako)
- Layanan simpan pinjam
- Klinik desa atau kelurahan
- Apotek
- Cold storage atau pergudangan
- Distribusi dan logistik lokal
Sumber Pendanaan Koperasi Merah Putih
Dalam salinan Inpres Nomor 9 Tahun 2025, dijelaskan bahwa pendanaan pembentukan koperasi berasal dari beberapa sumber legal, yaitu:
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
- Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat
Model pendanaan yang fleksibel ini memungkinkan dukungan lintas sektor untuk percepatan pelaksanaan program koperasi secara nasional.
Lembaga dan Instansi yang Terlibat
Presiden menugaskan 18 kementerian dan lembaga untuk berperan aktif dalam pelaksanaan instruksi ini. Beberapa di antaranya yaitu:
- Menteri Koordinator Bidang Pangan
- Menteri Koperasi dan UKM
- Menteri Desa dan PDTT
- Menteri Keuangan
- Menteri Dalam Negeri
- Menteri Pertanian
- Menteri Kesehatan
- Kepala Badan Pangan Nasional
- Para gubernur, bupati, dan wali kota
Arahan Presiden kepada Menteri Koperasi
Presiden Prabowo memberikan tujuh arahan khusus kepada Menteri Koperasi dan UKM, salah satunya adalah menyusun model bisnis koperasi. Model ini harus mencakup skema kolaborasi antara koperasi, pemerintah desa atau kelurahan, serta lembaga ekonomi lokal lainnya untuk menciptakan sinergi yang berkelanjutan di tiap wilayah.
Kolaborasi dan Pelaporan Berkala
Dalam pelaksanaannya, seluruh pihak yang terlibat diminta untuk bersinergi secara aktif dan melaporkan hasil implementasi secara berkala kepada Presiden. Hal ini penting untuk memastikan setiap tahapan pembangunan koperasi berjalan efektif dan berdampak langsung pada masyarakat desa.
Inpres 9 Tahun 2025 tentang Koperasi Merah Putih merupakan langkah konkret Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat pemerataan ekonomi dan mendorong swasembada pangan melalui penguatan ekonomi desa. Dengan keterlibatan lintas kementerian dan dukungan pendanaan dari berbagai sumber, koperasi desa diharapkan menjadi ujung tombak pembangunan ekonomi kerakyatan di seluruh Indonesia.
