Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menyampaikan bahwa pembangunan 80 ribu unit Koperasi Desa Merah Putih akan dibiayai menggunakan Dana Desa yang telah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dalam acara Seserahan Ekonomi yang berlangsung di Menara Mandiri, Jakarta Pusat, Selasa, 8 April 2025, ia menegaskan,
“Pembangunan desa, termasuk (80 ribu) Koperasi Desa (Merah Putih) ini nanti akan menggunakan Dana Desa.”
Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa pemerintah tengah menyiapkan sistem tata kelola yang baik dalam pelaksanaan program ini. Ia memastikan bahwa tidak akan ada tambahan anggaran baru yang dapat membebani keuangan negara.
“Governance-nya yang kita sekarang workout, tapi tidak menambah amplop sehingga kemudian orang menganggap,Oh, akan ada pengeluaran yang membuat APBN kita menjadi tidak sustainable’,” ujar Bendahara Negara tersebut.
Meski demikian, ia belum mengungkapkan secara rinci besaran anggaran yang akan digunakan khusus untuk mendirikan koperasi-koperasi tersebut.
Dalam dokumen pemaparannya, hanya dicantumkan data penyaluran Dana Desa hingga 31 Maret 2025, yang telah mencapai Rp 19,8 triliun atau sekitar 27,9 persen dari total anggaran yang tersedia.
Sri Mulyani juga menyoroti pentingnya efektivitas penggunaan anggaran di daerah. Ia mengutip pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya pemanfaatan anggaran untuk kesejahteraan rakyat.
“Bahkan, Bapak Presiden (Prabowo Subianto) menyampaikan kalau kita sekarang membelanjakan hampir sepertiga belanja kita ke Pemerintah Daerah, sudah seharusnya kita melihat setiap rupiah itu harus benar-benar bermanfaat untuk masyarakat. Mulai dari Dana Desa, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) baik yang fisik maupun non-fisik,” ungkapnya.
