Jakarta, 5 Desember 2024 – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menegaskan bahwa Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari uang rakyat Indonesia harus dikelola secara optimal agar dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, pengelolaan BMN yang baik dapat meningkatkan pelayanan publik dan mendukung pertumbuhan ekonomi negara.
Pengelolaan BMN untuk Meningkatkan Pelayanan Masyarakat
Sebagai pengelola dan pengguna BMN, setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam memanfaatkan BMN untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Suahasil menjelaskan bahwa jika BMN digunakan dengan tepat, misalnya gedung-gedung untuk pelayanan publik, maka akan berdampak positif pada dunia usaha dan kesejahteraan masyarakat.
“Pengelolaan dan penggunaan barang milik negara itu efeknya adalah untuk masyarakat. Masyarakat yang mendapatkan pelayanan lebih baik, masyarakat yang bisa menjalankan kegiatan ekonominya lebih cepat. Kalau suatu gedung dipakai untuk pelayanan masyarakat, pelayanan umum, pelayanan bagi dunia usaha, harusnya itu meningkatkan dunia usaha dan bisa lebih meningkatkan kesejahteraan mereka,” ujar Wamenkeu Suahasil Nazara
Aset Negara: Kunci Pertumbuhan Ekonomi
Aset negara memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung mobilisasi dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, Suahasil menekankan bahwa tata kelola aset negara harus dilakukan dengan cara yang akuntabel dan profesional. Ia mengajak seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan BMN, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah, untuk terus melakukan konsolidasi dan perbaikan dalam pengelolaan aset negara.
Sinergi Antar Kementerian untuk Percepatan Sertifikasi Tanah
Kolaborasi antar kementerian juga menjadi salah satu kunci dalam pengelolaan BMN. Suahasil mengapresiasi kerja sama antara Kementerian Keuangan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dan kementerian/lembaga lainnya dalam program percepatan pensertifikatan tanah. Program ini telah berhasil menyertifikatkan 182.042 bidang tanah, meskipun masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan.
“Capaian ini baik, tapi masih ada yang belum tuntas. Jadi ini perlu dituntaskan. DJKN dengan kementerian terkait perlu membangun terus logika bagaimana membuat supaya tanah-tanah kita itu dapat dimanfaatkan dengan baik untuk memperbaiki pelayanan pemerintah, pelayanan umum, dan juga bermanfaat langsung bagi masyarakat,” jelas Wamenkeu Suahasil.
Optimalkan Aset Negara untuk Mendukung Ekonomi Kreatif dan UMKM
Suahasil juga menegaskan pentingnya optimalisasi aset negara untuk mendukung berbagai sektor, termasuk ekonomi kreatif, startup, UMKM, hingga pengembangan ekonomi hijau. Aset negara, menurutnya, harus dapat diakses dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan peluang ekonomi yang berkelanjutan.
“Aset negara perlu kita optimalkan terus, harus bisa mendukung ekonomi kreatif, harus bisa mendukung startup, harus bisa mendukung rumah tangga secara langsung, UMKM hingga pengembangan di ekonomi hijau kita,” ujar Wamenkeu Suahasil.
Peran Digitalisasi dalam Pengelolaan BMN
Salah satu langkah penting dalam transformasi pengelolaan BMN adalah pemanfaatan digitalisasi dan teknologi. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN), yang digunakan untuk membantu pengelolaan aset negara, telah diakui oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sebagai salah satu aplikasi umum dalam bidang pengelolaan kekayaan negara melalui Keputusan Menteri PANRB Nomor 487 Tahun 2024.
“Untuk negara yang sebesar Indonesia, aset kita luar biasa besar. Kita perlu memastikan aset tersebut komplit, tercatat, nilainya betul, dan kita tentu harus memanfaatkan teknologi serta digitalisasi. Ini kita perbaiki terus dan kita jadikan salah satu fondasi dari pengelolaan aset negara yang lebih baik,” tambah Suahasil.
Pengelolaan Aset Negara untuk Pembangunan Berkelanjutan
Pengelolaan BMN yang efektif mencerminkan kemampuan negara dalam merencanakan pembangunan berkualitas dan menjaga keberlanjutan antar generasi. Melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, negara memastikan bahwa aset negara dinilai dengan baik dan manfaat dari APBN dapat digunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat.
Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang optimal dan akuntabel adalah kunci untuk meningkatkan pelayanan publik dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Melalui digitalisasi, sinergi antar lembaga, dan optimalisasi aset negara untuk mendukung sektor-sektor strategis, Indonesia dapat memastikan bahwa BMN memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan mempercepat pembangunan yang berkelanjutan.
