Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus berupaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui komunikasi publik yang efektif. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, dalam acara Workshop Communications: From Strategic Intelligence to Crisis Resilience yang digelar di Crowne Plaza Hotel, Kota Bandung, pada Kamis, 13 Februari 2025.
Dalam kesempatan tersebut, Herman mengapresiasi dukungan dari Pemerintah Inggris, Layanan Komunikasi Pemerintah Internasional, serta Kedutaan Besar Inggris di Indonesia dan Timor Leste, yang telah memfasilitasi pelatihan bagi 50 aparatur sipil negara (ASN) dari berbagai kementerian dan instansi daerah di Jawa Barat.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh Direktur Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Digitalisasi, Bambang Dwi Anggono, serta Wakil Komunikasi Media Kedutaan Besar Inggris, Faye Belnis.
Pentingnya Komunikasi Publik di Era Digital
Herman menegaskan bahwa pemerintah saat ini mengadopsi pendekatan New Public Management (NPM), sebuah sistem yang menitikberatkan pada efisiensi, akuntabilitas, dan peningkatan kualitas layanan publik. Namun, di tengah era digital yang dinamis, tantangan seperti maraknya misinformasi, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta pengaruh kecerdasan buatan (AI) semakin nyata. Oleh karena itu, komunikasi publik yang strategis menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan tersebut.
“Teknologi digital memberikan peluang besar bagi pemerintah untuk lebih dekat dengan masyarakat. Dengan komunikasi yang baik, kebijakan dan program pemerintah bisa tersampaikan lebih cepat, luas, dan efektif,” ujarnya.
Pelatihan untuk Perkuat Kapasitas ASN
Pelatihan ini dirancang untuk meningkatkan keterampilan komunikasi para peserta dalam berbagai situasi, baik dalam kondisi normal maupun saat menghadapi krisis. Beberapa materi utama yang diberikan mencakup strategi komunikasi digital, pengelolaan informasi di media sosial, serta cara menangani disinformasi yang dapat mempengaruhi opini publik.
“Kami berharap program ini bisa memberikan manfaat nyata bagi peserta dalam menjalankan tugasnya. Dengan komunikasi yang lebih baik, masyarakat dapat lebih memahami kebijakan yang diterapkan dan turut berpartisipasi dalam pembangunan daerah,” tambah Herman.
Dengan adanya pelatihan ini, Pemprov Jawa Barat berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas komunikasi publik agar informasi yang disampaikan pemerintah semakin transparan, akurat, dan mudah dipahami oleh masyarakat.
